Pemprov Kalteng
BorneoTalks.com, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sejarah baru dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang 100% membiayai premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2025 melalui APBD murni tanpa subsidi pusat. Program ini resmi diluncurkan pada Senin (24/11/2025) di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Darliansyah, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), serta Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah atas sinergi yang terjalin.
“Program AUTP adalah langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi asuransi di kalangan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Bumi Tambun Bungai. Perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan serangan OPT merupakan kebutuhan mendasar bagi petani kita,” tutur Darliansyah.
Ia menegaskan, program ini sejalan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) penguatan sektor pertanian serta mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin “membangun dari desa dan dari bawah” melalui swasembada pangan.
Direktur Utama PT. Asuransi Jasindo, Ocke Kurniadi, menyatakan kebanggaannya atas terobosan Pemprov Kalteng. “Kalimantan Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang 100% membiayai AUTP dari APBD. Ini menjadi pionir nasional dan contoh bagi provinsi lain,” katanya.
Jasindo juga menghadirkan inovasi teknologi geospasial berbasis satelit untuk pemetaan lahan, verifikasi kerusakan secara cepat dan akurat, serta percepatan pembayaran klaim melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Asuransi Umum, Munnawar, memberikan apresiasi tinggi. “Ini bentuk kepedulian luar biasa dari pemerintah daerah. Jarang ada daerah yang berani mengalokasikan APBD murni untuk melindungi petaninya. Kalteng menjadi pioneer nasional,” ucapnya.
Menurut Munnawar, keberlanjutan asuransi pertanian hanya dapat dicapai melalui skema public-private partnership. Program ini tidak hanya melindungi petani dari risiko gagal panen, tetapi juga mengurangi beban fiskal daerah, meningkatkan akses kredit perbankan, dan memperkuat inklusi keuangan di sektor pertanian.
Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, memaparkan bahwa pada APBD 2025 dialokasikan anggaran premi sebesar Rp1.119.000.960 untuk mengasuransikan 6.222 hektare lahan padi. “Anggaran ini 100% ditanggung APBD Provinsi tanpa subsidi pusat. Tahun 2024 masih 80% pusat dan 20% daerah, sedangkan tahun 2025 dan 2026 murni dari APBD provinsi,” tegas Rendy.
Meski baru menjangkau 6.222 hektare dari total luas sawah sekitar 135 ribu hektare, program ini diprioritaskan pada sawah baru dan lahan cetak baru (OPLAH) yang paling rentan terhadap banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Jika tanaman rusak ≥75%, petani berhak menerima ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, cukup untuk membeli bibit dan biaya tanam ulang.
Dengan diluncurkannya program AUTP 100% APBD ini, Kalimantan Tengah semakin memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan nasional yang peduli terhadap kesejahteraan petani, sekaligus mendukung visi Kalimantan Tengah BERKAH, Maju, dan Sejahtera, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Acara peluncuran dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz, Pemimpin Cabang PT. Jasindo Kotawaringin Timur Shamkara Agung, sejumlah pejabat terkait, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. (MC Kalteng)
إرسال تعليق